Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif di Kabupaten Gresik dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Sosial yang dilaksanakan di Desa Ngemboh Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Pada Hari Rabo 19 Maret 2025. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan anak yatim/piatu .

Dalam pelaksanaannya, penyaluran BLT PKH Inklusif di Kabupaten Gresik melibatkan beberapa tahapan, termasuk identifikasi penerima manfaat, verifikasi data, dan penyaluran bantuan secara langsung kepada penerima manfaat. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari .

Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah menetapkan beberapa kriteria untuk penerima manfaat BLT PKH Inklusif, termasuk mereka yang masuk dalam kelompok rentan dan belum menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat atau provinsi.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif di Kabupaten Gresik dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Sosial yang diselenggarakan di Desa Ngemboh Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan anak yatim/piatu.

Dalam pelaksanaannya, penyaluran BLT PKH Inklusif di Kabupaten Gresik melibatkan beberapa tahapan, termasuk identifikasi penerima manfaat, verifikasi data, dan penyaluran bantuan secara langsung kepada penerima manfaat. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari .

Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah menetapkan beberapa kriteria untuk penerima manfaat BLT PKH Inklusif, termasuk mereka yang masuk dalam kelompok rentan dan belum menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat atau provinsi .